KALBARSATU.ID

Bentuk Tim Percepatan, PBNU Targetkan 2 Juta Hektar Areal Perhutanan Sosial Untuk Warga Nahdhiyin

Menuju FOLU Net Sink 2030, Ini Beberapa Catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup

FITRA Paparkan Pelembagaan dan Pembiayaan Inovatif Lingkungan Hidup

EFT, Gerakan Lingkungan Hidup untuk Generasi Indonesia Mendatang

Membaca Potensi Community Carbon Market Pasca Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon

Konferensi Nasional EFT III Dorong Pembangunan Sawit Berkelanjutan

Kanopi Fasilitas Kaki Bandara Internasional Supadio Roboh Akibat Angin Ribut

BPDLH Siap Dukung FOLU Net Sink 2030

KALBAR SATU ID, YOGYAKARTA – Kepala Divisi Penghimpunan dan Pengembangan Layanan BPDLH, Lia Kartikasari mengatakan isu lingkungan ini adalah isu intersektoral, tidak hanya di satu sektor, baik secara stakeholder ataupun penggunaannya.

Hal itu disampaikan Lia pada Seminar Pendanaan Lingkungan Hidup untuk Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dan Pembangunan Rendah Karbon dalam Konferensi Nasional EFT III yang diselenggarakan secara hybrid, Senin (14/11/2022).

“Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target pengelolaan lingkungan, salah satunya penurutnan emisi melalui paris angreement, kemudian juga komitmen lain yang harus bersama-sama dicapai,” ujarnya.

Lia mengatakan, program BPDLH bisa diarahkan untuk Paris Agreement ataupun FOLU Net Sink 2030 dan Kementerian LHK sudah menandatangani kerjasama dengan Norwegia untuk FOLU Net Sink 2030 yang dananya menggunakan skema di BPDLH.

Lebih lanjut, Lia mengatakan pihaknya saat ini telah mengelola dana yang besar yang diperuntukkan untuk pengelolaan deforestasi dan juga untuk menyediakan green financing untuk masyarakat.

“Saat ini mengelola dana 284,8 triliun untuk dana, kita juga mengelola 2,59 untuk deforestasi. Salah satunya adalah untuk deforestasi kita sudah punya 27,856 ribu masyarakat yang sudah memiliki akses untuk green financing untuk reforestasi,” jelas Lia.

Selain itu, Lia mengaku BPDLH juga mendukung langkah-langkah Kementeriah LHK dalam mengentaskan kebakaran hutan dan lahan, restorasi mangrove, dan restorasi gambut.

“Kita juga mendukung penguatan arsitektur replace di Kementerian LHK dan juga enabling contidion untuk kebakaran hutan dan lahan, maupun mangrove dan restorasi gambut,” jelas Lia.

Perlu diketahui, Konferensi Nasional EFT III diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) dengan tajuk ”Konsolidasi Masyarakat Sipil Untuk Memperkuat Pendanaan Lingkungan Hidup Dalam Agenda Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dan Pembangunan Rendah Karbon”.

Kemenkeu: Di Tahun 2023, Alokasi Seluruh DPH SDA Menggunakan Indikator Kinerja Lingkungan Hidup