KALBARSATU.ID – Lingkar Demokrasi Institute Korwil Kalimantan Barat menggelar focus group discuccion (FGD) di Cafe dan Resto Cita Rasa Pontianak Kalimantan Barat, Rabu (09/09/2020).
Kegiatan yang mengangkat tema Masalah dan Tantangan Calon Independen dalam Pilkada 2020. FGD dihadiri oleh narasumber Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalimantan Barat, Akademisi Fisip Untan dan Koordinator Nusantara BEM Nusantara serta di hadiri undangan dari berbagai elemen asrama mahasiswa, BEM, para penggiat demokrasi dan juga organisasi kedaerahan.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi kita dalam mengawal dan membuat suatu kajian strategis dalam mengawal pesta demokrasi di 7 kabupaten di provinsi Kalimantan Barat.
Penyelanggaraan FGD yang ini berangkat dari kekhawatiran adanya potensi pelanggaran baik secara administratif, etik, maupun faktual dalam proses awal hingga verifikasi para calon peserta pilkada melalui jalur perseorangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Wilayah Lingkar Demokrasi Institute Kalimantan Barat Abdul Muiz mengatakan bahwa proses verifikasi calon kontestasi pilkada harus dilakukan secara profesional dari awal hingga akhir, mengingat potensi kecurangan dalam bentuk pelanggaran administratif, etik, dan faktual bisa jadi masih sangat besar dalam prosesnya maka dari itu perlu ada sebuah konfirmasi dan transparansi dalam proses tersebut sehingga dalam perjalanannya tidak ada diskriminasi terhadap peserta pilkada baik melalui jalur perseorangan, diusung parpol dan gabungan parpol.
Tentu dengan harapan bahwa setiap orang atau bakal calon mempunyai kesempatan yang sama dalam berkontestasi dipusaran pilkada serentak di Kalimantan Barat 2020.
“Kita berbicara bagaimana setiap orang harus punya peluang atau kesempatan dalam memaksimalkan hak politiknya terutama dalam hal ini hak untuk dipilih baik yang direkomendasikan oleh partai politik dan gabungan parpol maupun jalur independen,” tutur Muiz.
“Lalu kemudian yang perlu kita tekankan juga bahwa para penyelanggara dan pengawas pemilu dalam hal ini khsususnya pihak yang bersentuhan langsung dengan proses verifikasi dalam menyaring peserta calon kontestasi pilkada harus mampu bersikap profesional dan netral. Tentunya Kita berharap tidak ada bentuk pelanggaran etik katakanlah seperti kontrak politik antara peserta calon dengan verifikator dan lainnya,” ucapnya.
Selain itu juga, Narasumber dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalimantan Barat Misrawi menyampaikan, persyaratan dukungan bagi calon perseorangan (independen) tidak mudah untuk dipenuhi.
“Memang agak sulit untuk dilakukan mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi juga sangat banyak ditambah hambatan lainnya,” Jelas Misrawi dalam penyampaian materi FGD.
Syarat yang dimaksud yakni pengumpulan dukungan sebanyak 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu atau pilkada terakhir. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Dengan terlaksana acara FGD kali ini Abdul Muiz selaku Koordinator Wilayah Lingkar Demokrasi Institute Kalimantan Barat berharap bahwa pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan Desember mendatang dapat berjalan baik dengan mengedepankan aspek-aspek demokratis disetiap prosesnya.
Hingga akhir acara focus group discuccion FGD kali ini berlangsung secara tertib dan lancar tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan kepada seluruh peserta, selain itu juga jumlah peserta yang terbatas dari setiap perwakilan undangan.(*)
