KALBARSATU.ID – Buronan kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra berhasil ditangkap oleh polisi setelah kabur dari Indonesia pada Juni 2009.
Seperti dikutip Kompas.com dari Pemilik nama lengkap Djoko Sugiarto Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra itu ditangkap oleh aparat kepolisian di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7/2020) malam.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menerangkan bahwa Djoko ditangkap oleh tim Bareskrim Polri di Malaysia dalam operasi penangkapan yang sudah dirancang sejak 20 Juli 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Djoko sempat membuat geger publik Indonesia karena berhasil masuk ke Tanah Air meski berstatus buronan.
Tidak hanya itu, pada 8 Juni 2020 ia juga berhasil membuat kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta, hanya dalam waktu sejam.
Setelah itu, dia diketahui pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan permohonan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya.
Rekam jejak perjalanan Djoko di Indonesia kembali terlihat di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada (22/6/2020).
Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (13/7/2020), Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jhoni Ginting mengatakan, Djoko di Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk membuat paspor.
Namun, menurut Jhoni, paspor baru itu tak pernah digunakan untuk keluar-masuk Indonesia. Jhoni menduga Djoko masuk melalui “jalur tikus” yang tak terpantau pihak Imigrasi. Lewat mana?
Berulang kali ke Pontianak
Selain terdeteksi di Jakarta, Djoko diketahui beberapa kali pergi ke Pontianak, Kalimantan Barat. Hal tersebut terkuak dari surat jalan Djoko tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan Brigadir Jenderal (Pol) Prasetijo Utomo.
Dalam surat itu disebutkan, Djoko bepergian ke Pontianak dari Jakarta pada 19 Juni dan kembali ke Jakarta pada 22 Juni.
Namun, dari hasil penyidikan tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terungkap bahwa ada surat jalan lain yang juga menunjukkan perjalanan Djoko ke Pontianak. Surat jalan ini tertanggal 3 Juni 2020.
Mengutip Harian Kompas, Rabu (29/7/2020) Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan adanya surat jalan itu saat jumpa pers penetapan Prasetijo sebagai tersangka dalam kasus surat jalan Joko, Senin (27/7/2020).
Listyo mengatakan, agenda perjalanan di surat jalan tersebut sama dengan surat tertanggal 18 Juni. Perbedaannya ada pada tanggal keberangkatan dan kepulangan serta titik awal keberangkatan.
”(Surat jalan 3 Juni) Pontianak-Jakarta tanggal 6-9 Juni dan (surat jalan 18 Juni) Jakarta-Pontianak tanggal 19-22 Juni,” kata Listyo melalui pesan singkat, Selasa (28/7/2020).
Tim penyidik Bareskrim Polri masih mendalami alasan Djoko bepergian ke Pontianak. Hal ini menjadi salah satu di antara banyak hal lain yang masih ditelusuri penyidik dalam kasus ini.
Tempat transit
Dengan adanya surat jalan 3 Juni tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melihat, kian terang jejak perjalanan Djoko saat ke Indonesia, bulan lalu.
Berbekal surat jalan itu, Joko disebutkannya terbang ke Jakarta dari Pontianak, 6 Juni 2020.
”Di Jakarta hingga 8 Juni untuk mengurus KTP dan PK,” katanya.
Adanya surat jalan 3 Juni itu sekaligus kian menguatkan informasi yang diperoleh MAKI bahwa DJoko masuk ke Indonesia dari Malaysia melalui pintu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.
Pontianak sekadar dijadikan tempat transit oleh Joko Tjandra. Hanya saja karena pelintasan Joko tidak terendus pihak Imigrasi, bisa jadi ia masuk melalui jalur tikus.
Keyakinan bahwa Djoko masuk ke Indonesia melalui Malaysia juga dikuatkan oleh surat jalan 18 Juni.
Berdasarkan informasi yang diperoleh MAKI, berbekal surat jalan itu, pada 19 Juni, Djoko ke Pontianak, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Malaysia.
Dari Pontianak ke Jakarta
Dia kembali masuk ke Indonesia dan terbang dari Pontianak ke Jakarta, pada 21 Juni. Perjalanannya kali ini untuk membuat paspor.
”Buat paspor itu diduga untuk menguji apakah dia masih sah sebagai WNI. Kalau WNA, hak-hak atas hartanya di Indonesia bisa hilang,” ujarnya.
Mengutip Harian Kompas, Jumat (17/7/2020) sebelumnya, Anita Kolopaking, kuasa hukum Djoko Tjandra, menyatakan kliennya saat ini menetap di Malaysia.(*)
