Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Demokrasi Perwakilan

KALBAR SATU ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju terkait usulan Presiden Prabowo Subianto kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Menurut Tito, biaya penyelenggaraan pilkada sangat besar. Belum lagi kekerasan yang terjadi di beberapa daerah imbas pesta demokrasi tersebut.

Baca juga: Polresta Pontianak Ungkap Kasus Pembunuhan di Hotel Borneo

“Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan,” kata Tito di kutip dari Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

Baca juga: Polda Kalbar Back Up Penyidikan Kasus Pencabulan Anak Di Singkawang Dan Beri Layanan Trauma Healing Kepada Korban

Tito mengatakan, demokrasi dapat diterjemahkan dengan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan.

Menurutnya, pilkada dapat dilakukan melalui demokrasi perwakilan oleh DPRD. “Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan,” tutur dia.

Mendagri Tito akan membahas usulan ini dengan DPR. Dirinya juga akan berkoordinasi dengan pihak lain terkait pembahasan itu.

Editor : Hani