JAKARTA, KALBAR SATU – Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan hanya 18.4% warga yang berpendapat presiden harus bekerja mengikuti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR. Sedangkan 74.7% menilai Presiden harus bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa pemilihan presiden.
Hal ini diungkapkan Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD” yang dilakukan secara daring pada Minggu, 20 Juni 2021, di Jakarta.
Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling). Margin of error penelitian ± 3.05%.
Baca Juga: SURVEI SMRC: 74.7% Rakyat Ingin Presiden Bertanggungjawab Pada Rakyat, Bukan Pada MPR
Menurut Ade, pertanyaan ini diajukan dalam survei mengingat belakangan ini muncul narasi yang dilontarkan kelompok-kelompok tertentu agar Presiden kembali bekerja sesuai dengan GBHN yang ditetapkan MPR, bukan sesuai dengan janji-janji yang sudah disampaikan pada rakyat.
Ketika diminta memberikan pendapat, sekitar 74.7% warga menyatakan setuju dengan pendapat bahwa “Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat”.
Di sisi lain, hanya 18.4% yang setuju pendapat “Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR”. Sementara yang tidak punya sikap 6.9%.
Survei SMRC menunjukkan sikap ini ditunjukkan secara merata di seluruh kelompok masyarakat, terlepas dari partai politik yang didukung, tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan, wilayah, dan agama.
