KALBAR SATU ID – Pengurus Koordinaator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat, melalui Bidang Ketahanan Pangan, Agraria, Maritim, dan Lingkungan Hidup, menyampaikan sikap tegas dan kritis terhadap pengalihan wilayah administrasi Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil dari Provinsi Kalimantan Barat ke Provinsi Kepulauan Riau.
Ketua Bidang Ketahanan Pangan, Agraria, Maritim, dan Lingkungan Hidup PKC PMII Kalbar, Syahril Hidayat menegaskan, bahwa langkah ini patut dipertanyakan baik dari aspek hukum, keterlibatan masyarakat, hingga dampaknya terhadap kedaulatan agraria dan maritim Kalimantan Barat.
“Kami mempertanyakan dasar hukum serta urgensi pengalihan wilayah ini. Apakah telah dilakukan kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif? Dan yang terpenting, apakah masyarakat sekitar dilibatkan dalam proses ini?” ungkap Syahril, di Pontianak Minggu 6 Juli 2025.
Baca juga: Pisah Pemilu Dibahas, PMII Kalbar Soroti Putusan MK Lewat Dialog Publik
Pulau Pengekek Besar dan Kecil memiliki nilai strategis dalam konteks ketahanan pangan laut, sumber daya perikanan, serta sebagai wilayah penyangga ekosistem pesisir Kalimantan Barat. Pengalihan wilayah ini dinilai akan melemahkan pengelolaan sumber daya pesisir dan membuka celah eksploitasi wilayah tanpa kontrol yang jelas dari pemerintah daerah asal.
Selain itu, minimnya transparansi serta lemahnya sikap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam merespons isu ini, turut menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan kurangnya ketegasan dalam menjaga integritas wilayah dan kepentingan masyarakat di kawasan maritim perbatasan.
Kami mendesak:
1. Pemerintah Pusat dan DPR RI membuka dokumen resmi dan penjelasan publik terkait pengalihan wilayah ini.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah hukum dan diplomatik yang tegas untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan wilayahnya.
3. Lembaga lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil turut mengawal proses ini agar tidak terjadi pelanggaran hak masyarakat dan kerusakan lingkungan.
PMII Kalimantan Barat berkomitmen terus mengawal isu-isu strategis yang menyangkut kedaulatan wilayah, ketahanan pangan, dan keadilan ekologis, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan peran mahasiswa terhadap masa depan Kalimantan Barat.
