 |
| Bantuan paket sembako/Sumber: Kompas.com |
KALBARSATU.ID – Wabah Covid 19 telah memberi dampak buruk, baik terhadap situasi sosial, kesehatan maupun ekonomi. Melihat kondisi itu, di daerah tertentu seperti Kota Bekasi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan Coovid 19.
Kebijakan itu kemudian juga diikuti dengan pemberian bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah Kota Bekasi yang diperuntukkan pada masyarakat terdampak Covid 19.
Namun sayangnya, penyaluaran bantuan sosial itu tidak tepat sasaran, misalnya paket bansos untuk warga RW 03 Mustika Jaya, Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut pengakuan Ketua RW 03 Mustika Jaya, Aris, seperti dilansir dari Kompas.com menyebutkan bahwa warganya tidak ada yang mengajukan bantuan sosial.
Sebab, diketahui daerah Mustika Jaya merupakan daerah elite Bekasi yang berisi banyak perumahan.
Namun, ia kaget saat mengetahui Ketua RT wilayahnya mengadu karena mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi mengatasnamakan anaknya yang masih balita.
Padahal, menurut Ketua RT wilayahnya, ia tak pernah mendaftar untuk mendapat bantuan sosial tersebut.
“Itu data dari mana? Orang warga saya tanyain enggak ada yang ngajuin bantuan dan konfirmasi ke Kelurahan. Ini tiba-tiba saya lihat ada bantuan untuk Ketua RT, tapi pakai nama anaknya yang masih balita,” ujar Aris saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).
Ternyata, kata Aris, kejadian serupa juga ditemukan di beberapa RW lain di kawasan Mustika Jaya. Banyak warga yang kemampuan ekonominya baik malah mendapatkan paket bansos ini.
Bahkan, warga yang memiliki dua mobil pun mendapatkan bansos dari Pemkot Bekasi.
“Ada malahan yang punya mobil dua, tidak ngajuin nama, tiba-tiba juga muncul sebagai penerima bantuan non-DTKS,” kata dia.
Menurut dia, data Pemkot Bekasi untuk pemerima bantuan tersebut tidak valid.
Bahkan, tidak ada yang survei ke warganya untuk mengecek kelayakan dari penerima bantuan sosial tersebut.
“Banyak yang dapat bantuan tidak tepat sasaran. Saya bingung dapat data dari mana, katanya hasil validasi verifikasi non-DTKS harusnya sudah valid, tapi kenyataannya belum,” ucap Aris.
Aris mengatakan, mereka yang merasa mampu dan tidak seharusnya mendapat bantuan sosial tersebut langsung mengembalikan bantuan yang telah diterimanya.
Dengan begitu, bantuan sosial tersebut dapat diberikan untuk yang lebih mampu.
“Yang terima bansos tapi merasa dia tidak daftar dan mampu langsung mengembalikannya dan memberikannya ke yang tidak mampu. Hal itu pun diapresiasi Pak Lurah,” tutur dia.
Sebelumnya hal serupa terjadi di kawasan Bantargebang, Bekasi. Ada sekitar lima paket bansos yang dikembalikan oleh warga karena merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan.(*)
