PONTIANAK, KALBARSATU.ID – Berang, melihat beberapa kepala OPD bekerja lamban dalam merealisasikan anggaran 3 kepala OPD terancam dinonaktifkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Menurut Sutarmidji program-program yang sudah disusun harusnya segera dilaksanakan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
Sutarmidji mengancam akan menonaktifkan kepala dinas yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia hanya memberi waktu dua sampai tiga minggu kedepan untuk kepala OPD agar segera merealisasikan program-program kerja yang ada.
“Saya beri waktu mereka sekitar dua minggu, kalau dua minggu tidak ada progres realisasi program kerjanya pasti saya non aktifkan,” ucap Sutarmidji saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat 12 Maret 2021.
Adapun dinas yang mempunyai banyak program disebut Sutarmidji adalah PUPR, Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat.
Kata dia, selain itu, OPD lainnya juga harus segera mengeksekusi program yang ada.
“Program itukan mereka yang merencanakannya, masa tidak bisa direalisasikan”
“Artinya kepala dinasnya tidak mampu mengawasi stafnya dalam melakukan pekerjaan,” tegas Sutarmidji yang merupakan mantan Wali Kota Pontianak dua periode.
Jika eksekusi lama berarti kepala dinas tersebut dianggap tidak mampu mengawasi stafnya. Mengapa mereka tidak mampu.
“Yang menganggarkan mereka, yang menghitung mereka dan yang mengeksekusi mereka kalau eksekusi lama berarti kepala dinas tidak mampu mengontrol staf,” tegasnya.
Ia pun tegaskan langkah yang akan ia ambil untuk sementara menonaktifkan kepala dinasnya dan menunjuk Plh untuk percepatan.
Apabila dalam dua sampai tiga minggu ke depan tidak ada progres pengerjaan program yang sudah direncakan.
Maka Midji menyebutkan pasti akan menonaktifkan kepala dinas yang bersangkutan serta mengangkat Plh.
Belanja pemerintahan menurutnya akan menopang perekonomian sehingga program-program pembangunan harus segera direalisasikan.
Hal itu Ia kesal masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang pola kerjanya pola lama.
“Masih ada rasa takut, sehingga program kerja tidak berjalan. Harusnya bekerja sesuai aturan saja dan jangan takut serta harus inovatif. Itu menjadi kunci dari suksesnya kerjaan,” kata Sutarmidji.
Disebutnya memang ada beberapa pekerjaan yang mulai jalan pembangunan serta lelangnya.
Namun dirinya menilai itu masih lambat apalagi ia selalu mengingatkan agar pekerjaan sesegera mungkin dilaksanakan agar masyarakat segera menikmati manfaatnya.
“Saya ngomel karena rumah sakit agak lama juga. Kemudian beberapa sektor juga lamban dengan alasan-alasan harus serentak. Saya ingin semuanya bergerak pada April,” tambah Sutarmidji.
Apabila belanja pemerintah maksimal dulakukan maka akan mendorong belanja swasta.
“Misalnya pembangunan pemerintah jalan maka sektor, pasir, semen, batu semua bergerak”
“Ini masalah tenaga kerja itu yang harus mereka pikirkan,” ujarnya.
Ia mengatakan jangan dulu mengerjakan hal yang kecil-kecil, itu tidak ada dampaknya.
Dikatakannya setelah yang besar dikerjakan maka tinggal pengawasan, baru kerjakan yang kecil.
Ia mengingatkan kembali kalau masih saja lamban.
Maka dengan tegas akan menindak OPD tersebut dengan menonaktifkan kepala dinasnya.
“Alasannya ada yang bilang maunya serentak, supaya tidak banyak masalah, oke”
“Tapi yang saya pertanyakan itu mengapa lanjutan pekerjaan juga lama eksekusi tendernya, nah itu apa masalahnya,” pungkasnya. #
