KALBARSATU.ID – Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI menimbulkan penolakan dari semua kalangan masyarakat Indonesia, tidak kecuali Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Barat juga ambil bagian dari penolakan tersebut.
PMII Kalbar hari Kamis kemaren sudah melaksanakan aksi dengan ribuan massa lainnya dan sudah menyampaikan pernyataan sikap.
Mu’ammar Kadafi selaku Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Barat menegaskan agar pemerintah pusat melaksanakan tabayyun qubro kepada rakyat, jangan malah menyampaikan penyataan kontroversial yang menyebabkan rakyat dibawah semakin gaduh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Baru-baru ini Menko Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto yang menyebut massa pendemo UU Ciptaker ditunggangi dan dibiayai. Kita sangat sesalkan dan mengkritisi pernyataan tersebut, jika memang betul adanya. Pemerintah sebut saja siapa dalangnya, siapa yang menerima, jangan malah membuat gaduh rakyat dibawah,” kata Kadafi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Dia menyarankan pemerintah pusat sebaiknya bisa mengevaluasi UU tersebut, sebab selain Mahasiswa mayoritas Kepala Daerah (Gubernur) juga sudah menyurati Presiden agar menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Berarti UU ini ada yang tidak benar. Dikaji lagi dong, dengarkan suara mahasiswa dan rakyat jangan seakan-akan pemerintah anti kritik dan lempar handuk ke isu lain, tutup Kadafi,” tuturnya.(*)
