KALBAR SATU ID, JAKARTA – Hutan ibarat pisau. Jika ia dikelola dengan baik, manfaatnya bisa berlimpah, khususnya pada masyarakat di sekitarnya. Namun jika langkah pertama saja salah dalam mendekatinya, korbannya bisa masyarakat se-dunia.
Dalam rangka mengelola hutan dengan cara pertama, The Asia Foundation (TAF), bekerja sama dengan PUPUK dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pendamping Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) berencana menggelar Festival Pengembangan Usaha dan Pasar Perhutanan Sosial (PUsPa).
Festival PUspa akan diadakan secara daring dan ditayangkan langsung melalui kanal YouTube Beritabaruco dan Asmat Official Papua.
Baca juga: HUT ke-251, Lasarus Komitmen Dukung Kemajuan Pembangunan Kota Pontianak
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 26 dan 27 Oktober 2022. Hari pertama fokus pada bahasan produk unggulan berbasis Perhutanan Sosial (PS), sedangkan hari sisanya pada isu ekowisata berbasis PS. Keduanya dibungkus dengan konsep market gathering.
Menurut Pemimpin Proyek (Pimpro) Festival PUsPa Ana Nurhasanah, salah satu tujuan dari agenda ini adalah untuk memperluas pasar bagi produk milik Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Jadi, adalah wajar jika konsepnya market gathering.
Baca juga: JADWAL NONTON Indonesia Masters 2022: Kapan Tayang? Ini Link dan Hasil Drawing Badminton
“Festival ini bertujuan untuk membangun gerakan agregasi perhutanan sosial secara nasional serta mengembangkan jaringan pemasaran produk-produk KUPS berbasis pelestarian hutan dengan pelaku usaha,” ujar Ana ketika dihubungi redaktur pada Senin (24/10/2022).
Ana menggarisbawahi bahwa identifikasi tantangan, peluang, dan masukan merupakan hal yang perlu untuk segera dilakukan pasca-persetujuan PS. Ini diperlukan untuk memperluas jaringan pasar dan peningkatan kualitas produk dan ekowisata.
Baca juga: Hari Santri Nasional, Lasarus: Santri Miliki Kontribusi Sejak Era Perjuangan Kemerdekaan
“Yang terpenting juga adalah mengidentifikasi peluang, tantangan dan masukan terkait pengembangan ekonomi pasca-persetujuan perhutanan sosial serta rencana perluasan pemasaran produk dan pengembangan inovasi berbasis pelestarian hutan. Intinya, menumbuhkan nilai bersama (termasuk kesetaraan dan kesejahteraan) dan tumbuh bersama,” kata Ana.
Untuk diskusi produk unggulan, narasumber pemantik didatangkan dari Asisten Departemen (Asdep) Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro-Kedeputian Usaha Mikro-Kemenkop UMKM, Rahmadi.
Baca juga: Ribuan Peserta Ikuti Upacara Hari Santri Nasional di Kota Pontianak, PCNU Berikan 3 Paket Umrah
Kemudian, dilanjutkan oleh perwakilan dari KUPS Bangkit Basamo dan Perkumpulan Qbar, perwakilan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), dan Asdar Marzuki Praktisi Retailer.
Paparan dari para narasumber akan ditanggapi langsung oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendesa PDTT; Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM; Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan – Kementerian Pertanian; Asdep Kemitraan dan Perluasan Pasar – Kedeputian Usaha Kecil dan Menengah – Kementerian Koperasi dan UMKM; Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO); Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan – KADIN Indonesia; PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI); PT JAVARA indigenous Indonesia; PT Sucofindo; PT Pertani; Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan – BPOM RI; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal – Kementerian Agama RI; Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI); Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO); Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan – KADIN Indonesia; PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI); PT Indofood; dan PT Mayora Indah Tbk.
Baca juga: Gadis ABG Open BO via MiChat Terungkap Lewat Razia Prostitusi Online, Berapa Tarif Sekali Kencan? Simak Faktanya
Dengan adanya tanggapan langsung dari pemangku kebijakan dan pelaku bisnis, menurut Ana, harapannya ke depan PT. Mayora misalnya bersedia untuk membuka akses untuk produk-produk KUPS.
“Diharapkan seperti itu, selama produk KUPS dapat memenuhi kualitas dan kuantitas dari PT. Mayora. Dan PT. Mayora juga mau membuka akses untuk produk-produk dari KUPS dengan sistem jual beli putus”.
“Penciptaan produk (barang/jasa) berorientasi pasar penting agar output KUPS dapat terserap pasar, baik pasar dalam skala konsumsi internal kelompok, pasar lokal, regional dan internasional. Di Market Gathering dalam Festival PUsPa inilah kesempatan memperluas akses pasar terbuka lebar,” tambah Ana.
Baca juga: Waspadai Predator! Guru Cabuli Santrinya di Tegal, Mengaku Sayang dan Sering Lihat Korban Mandi
Diskusi pada hari pertama ditutup dengan penandatanganan MoU antara KUPS Kopi Baredok dan Kedai Inklusi, LPHK Damaran Baru dan Koperasi Reksa Alam Raya, dan KUPS Bangkit Basamo dan SM Mart.
Untuk hari selanjutnya, narasumber pemantik diisi oleh Direktur Kemitraan Lingkungan – Ditjen PSKL – KLHK dan dilanjutkan KUPS Ekowisata Bure Marimbunna.
Penanggapnya datang dari Ary Suhandi – Direktur INDECON (Indonesian Ecotourism Network); Agus Wiyono – Praktisi Ekowisata dan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI); Direktur Wisata Minat Khusus – Kedeputian Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan – Kemenparekraf; Net Zero Hub – KADIN Indonesia; Direktur Perencanaan dan Pengembangan – Perum Perhutani; dan PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI).
Baca juga: Pembimas Kristen Kemenag Kalbar Resmikan Pembangunan Gedung SMP Teologi Kristen Setia
Hari kedua dipungkasi dengan penandatanganan MoU antara KUPS Ekowisata Bure Marimbunna dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulawesi Selatan.
Rencananya, kegiatan yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF), PUPUK, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pendamping KUPS ini akan mengundang Ariesta Wahyu dan Nureza Dwi Anggraeni sebagai moderator.
Adapun target peserta dari Festival PUsPa mencakup segenap masyarakat umum yang terdiri dari social entrepreneur, pemerintah, filantropi bidang ekonomi desa dan lingkungan, sektor swasta, dan tentunya pemirsa berita nasional beritabaru.co.
Baca juga: Jalin Silaturrahmi, Pemprov Jawa Timur Lakukan Misi Dagang Antar Warga Jawa Di Kalimantan Barat
Perlu diketahui, seperti dikatakan Ana, per Oktober 2022, jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Indonesia mencapai 7.263 KPS dengan 9.917 KUPS. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sesuai dengan target.
“Jika bicara dari sisi luasan lahan. Begitu juga bila dilihat dari level/status KUPS. Sekitar 93% KUPS masih belum memiliki akses pasar. Hal ini bisa dilihat dari mayoritas jumlah level KUPS yang masih di level biru dan perak, dimana indikatornya adalah belum memiliki akses pasar. Mereka hanya bisa menjual di wilayah hutan sekitar saja,” tutup Ana.
