PONTIANAK, KALBARSATU.ID — Mengenai kebijakan pemerintah impor beras 1 juta ton, ketuq pemuda tani HKTI kalbar, Ropik menanggapi bahwa menurutnya ada dua penyimpangan, yaitu maladministrasi dan manajemen impor beras.
“Masalahnya ini beras yang distok hanya menumpuk di gudang dan tidak bisa dijual ke outlet-outlet sebelumnya,” ujarnya, di Pontianak, Rabu 24 Maret 2021.
Menurutnya, ika memang benar stok 1 juta ton beras ini agar memenuhi cadangan stok beras Bulog seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Lufti sebagai Mendag (Menteri Perdagangab), kenapa beberapa daerah banyak menolak impor.
Adapun yang katanya, seperti petani dan anggota Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) di purbalingga, bahkan beberapa partai seperti PDIP melalui Sekjennya kemarin juga
“lebih sepakat untuk menunda keputusan Impor beras ini, bisa saja ini dapat berdampak pada petani lainnya, kasihan mereka ” tuturnya.
Lebih lanjut, sebenarnya simpel untuk tidak mengimpor beras manakala beberapa lini sektor petani beras skala besar bisa di awasi dan kawal dengan benar dalam artian pemberdayaan petani padi sampai ke titik panen sampai pengemasan.
“Selain itu, juga harus mendorong petani untuk lebih memperbaiki cara bertani dan memperluas lagi sistem pertaniannya,” tuturnya.
Namun, kata dia, itu semua perlu dorongan dari beberapa pihak baik off taker dan stake holder. Justru, jika impor beras ini terus menerus dilakukan oleh pemerintah tanpa ada beberapa pertimbangan yang matang. Hal ini akan mendorong upaya harga gabah lokal yg turun drastis dan stok gabah pun semakin banyak.
“Pertimbangan yang seperti ini terkadang tanpa disadari. Bahwa, swasembada nasional dan lokal bisa dilakukan dengan stimulus sederhana oleh pemerintah dan dilaksanakan dengan baik guna kemandirian pangan nasional dan lokal bisa terbentuk dengan sendirinya,” tambahnya.
Harapannya, semoga pemerintah bisa melakukan pengkajian ulang yang lebih matang lagi terkait impor beras nasional. Hal ini juga terkait panen raya yg insha allah april akan segera dilakukan. #
