Repdem Kalbar: Impor Beras Bukti Mendag Tidak Pro Rakyat

- Editor

Selasa, 23 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kalimantan Barat Paulus Ade Sukma Yadi

i

Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kalimantan Barat Paulus Ade Sukma Yadi

KUBU RAYA, KALBARSATU.ID – Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kalimantan Barat Paulus Ade Sukma Yadi melontarkan kritik kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang membuka keran impor beras. Ade menilai, kebijakan itu membuktikan bahwa Mendag tidak pro terhadap rakyat.

“Sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengkhianati pimpinan dan berbanding jauh dari niat mulia Presiden Jokowi dalam memberdayakan masyarakat lokal serta tak memprioritaskan produk asing.”

“Ngototnya Mendag akan impor beras hal yang sangat mencoreng muka pemerintah di tengah masyarakat yang kita ketahui bersama sedang dilanda wabah korona,” kata Ade di Sekretariat DPD Repdem Kalbar, Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (23/3/2021) pagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ade menilai, pernyataan Muhammad Lutfi yang menyatakan bahwa kebijakan impor 1 juta ton beras di tahun 2021 tidak bakal menghancukan harga gabah di tingkat petani menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Mendag.

Ia bahkan menduga kalau Muhammad Lutfi lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

“Mendag ini sepertinya bukan ingin menyejahterakan rakyat, melainkan ada indikasi ingin menyengsarakan rakyat kecil. Repdem jelas keberatan dengan kebijakan ini karena seharusnya beliau lebih memikirkan strategi-strategi meningkatkan kualitas beras petani lokal, bukan malah membuka keran impor beras,” tuturnya.

“Seharusnya tidak sedikit pun berfikir impor beras. Yang kita harapkan tentu pemberdayaan beras lokal untuk menjadi stok ketahanan pangan bukan afiliasinya sepertinya ada kepentingan pribadi. Pemerintah saat ini sedang fokus pada pemulihan ekonomi rakyat.”

“Seharusnya, sebagai pejabat negara Muhammad lutfi memberikan solusi kepada rakyatnya, bukan seperti ada indikasi menzolimi kaum marhaen dengan sistem-sistem yang indikasinya secara struktural sangat sistematis bertujuan menyengsarakan rakyat,” sambungnya.

Lebih lanjut Ade meminta Mendag untuk mendengar aspirasi rakyat yang menolak kebijakan impor beras tersebut. Jika Mendag tidak bisa menampung aspirasi dan tidak sanggup memberikan solusi di tengah wabah korona yang turut berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat, Ade menyarankan agar Muhammad Lutfi mundur saja dari jabatannya. #

Berita Terkait

Berapa Gaji PPPK Tahun 2025? Cek Disini Untuk 17 Golongan Lengkap
Benarkah Harga Rokok Januari 2025 Naik? Berikut Penjelasannya
Berikut ini Harga Terbaru Mobil Listrik Wuling Daerah Kalbar
Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024, Berikut Link Dan Cara Hitung Cepat di Situs KPU
Cek Hasil Pilgub Jateng Pilkada 2024, Berikut Link KPU Hitung Cepat
Kapan Gaji KPPS Pilkada 2024 Cair? Berikut Rincian Nominal Dan Biaya Santunan Kecelakaan
Warna Surat Suara Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Pilkada Serentak 2024
LINK Cek DPT Online KPU, Temukan Nomor dan Lokasi TPS di Pilkada Serentak 2024

Berita Terkait

Sabtu, 4 Januari 2025 - 18:14 WIB

Berapa Gaji PPPK Tahun 2025? Cek Disini Untuk 17 Golongan Lengkap

Jumat, 3 Januari 2025 - 16:21 WIB

Benarkah Harga Rokok Januari 2025 Naik? Berikut Penjelasannya

Jumat, 6 Desember 2024 - 01:33 WIB

Berikut ini Harga Terbaru Mobil Listrik Wuling Daerah Kalbar

Rabu, 27 November 2024 - 13:02 WIB

Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024, Berikut Link Dan Cara Hitung Cepat di Situs KPU

Rabu, 27 November 2024 - 12:04 WIB

Cek Hasil Pilgub Jateng Pilkada 2024, Berikut Link KPU Hitung Cepat

Berita Terbaru

Kronologi Kebakaran Dua Ruko di Desa Kapur Kubu Raya. Foto/Istimewa.

News

Kronologi Kebakaran Dua Ruko di Desa Kapur Kubu Raya

Sabtu, 11 Jan 2025 - 13:29 WIB

PDI Perjuangan Kalbar Rayakan HUT ke-52 Tanpa Gempita. Foto/Istimewa.

News

PDI Perjuangan Kalbar Rayakan HUT ke-52 Tanpa Gempita

Sabtu, 11 Jan 2025 - 09:33 WIB