PONTIANAK, KALBAR SATU – Komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 60 persen dari sektor berbasis hutan dan lahan ditunjukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Komitmen ini sudah kita tetapkan sejak tahun 2017 lalu.
“Dimana ini bertujuan untuk mendukung kontribusi yang ditetapkan secara Nasional oleh Pemerintah Indonesia,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri, di Pontianak, Jumat, 9 April 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalbar, lanjutnya, telah menargetkan pengurangan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan menjadi 41 persen, apabila ada kerja sama internasional pada tahun 2030.
Kata dia, Penurunan emisi ditargetkan melalui sektor kehutanan.
“Energi termasuk transportasi, limbah, proses industri, penggunaan produk dan pertanian,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar, tambahnya, telah menyusun dan mendukung target penurunan emisi, dengan membentuk kelompok kerja pengurangan emisi dari sektor deforestasi dan degradasi hutan (Pokja Redd+).
“Dengan menyusun petunjuk teknis dalam perhitungan cadangan karbon hutan dan bukan hutan, serta melakukan sinkronisasi Forest Reference Emission Level (FREL) Kalbar dengan FREL Nasional,” katanya.
Dia menyebutkan, Program penurunan emisi ini untuk mencegah perubahan iklim, maka dari itu dibutuhkan partisipasi parapihak, swasta, masyarakat maupun pemerintah.
“Untuk memastikan target penurunan emisi tercapai, maka harus dilakukan monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV : Measurement, Reporting and Verification),” kata Leysandri.
Dia menegaskan, bahwa upaya-upaya harus dilakukan dengan sistematis dan komprehensif, serta dukungan penuh dari berbagai pihak dalam mendukung implementasi Redd+ Kalbar.
Untuk itu, sebut dia, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat dipergunakan secara mudah dan dapat diakses 24 jam.
“Dengan mengembangkan sistem MRV berbasis web, pelaku program pengurangan emisi dari kegiatan berbasis lahan dapat dengan mudah melaporkan kegiatannya dan dimonitoring oleh para pihak yang berkepentingan,” katanya.
Dalam membangun sistem MRV berbasis web, Pemprov Kalbar mendapatkan dukungan dari “Under 2 Coalition”. Proyek ini berlangsung selama 8 bulan, dimulai sejak Maret 2021 sampai November 2021.
“Ke depannya diharapkan, sistem MRV berbasis web ini dapat dikembangkan, dan terintegrasi dengan sistem yang ada di KLHK, sehingga Pemerintah pun dapat mengetahui penurunan emisi di Kalbar secara online,” tandanya. #
